“Sekarang perlu dilakuan kembali evaluasi antara pemda dengan DPRD, bagaimana keseimbangan sehingga kemitraan menjadi sebuah realita yang bisa selalu diaktualisasikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” kata Maigus Nasir.
Sementara itu anggota Komsi I DPRD Sumbar Desrio mengatakan, penerapan UU Pemerintahan Daerah banyak ditemui ketidaksempurnaan, termasuk dalam penegakan otonomi daerah. Seiring berjalannya waktu penerapan otonomi daerah semakin lemah, apalagi dengan adanya Desentralisasi yang berdampak terhadap tumpang tindihnya kewenangan.
“Contohnya penerapan UU Minerba, semua urusan perizinan ke pusat. Termasuk Galian C itu ke pusat. Padahal eksploitasi nya di daerah,” katanya.
Sementara Alirman Sori dalam kesempatan itu menyebutkan, kehadiran dirinya di DPRD Sumbar untuk mendengarkan dan menampung pendapat baik dari DPRD maupun pemprov tentang keberadaan UU Pemerintahan Daerah tersebut saat ini.
“Sebab, saat ini pemerintah pusat termasuk DPD RI sedang menggodok RUU tentang perubahan keempat UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jadi seperti apa yang dirasakan daerah, termasuk Sumbar selama UU No. 23/2014 ini berjalan,” ucap Alirman Sori yang juga maju sebagai caleg Golkar untuk DPR RI ini.
