Di dalam aturan yang ada, biasanya juga termaktub tentang hal-hal apa saja yang perlu ditaati tiap wakil rakyal. Selain juga memuat tentang sanksi serta tindak lanjut jika terjadi pelanggaran.
Ia juga memaparkan tentang pentingnya rapat internal rutin dilaksanakan antara pimpinan dan anggota BK. Tujuannya untuk menindaklanjuti aturan, perkembangan jalannya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan serta berbagai hal lainnya.
Saat itu, Muzli juga menyinggung tentang pentingnya BK sebagai salah satu alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD, memiliki fasilitas memadai. Salah satunya ruangan khusus untuk BK. Ini untuk menjaga keefektifan pembahasan antar pimpinan dan anggota BK.
Ketua BK DPRD Limapuluh Kota, Marsanova Andersa mengatakan mereka telah bekerja sesuai dengan regulasi yang ada. Terutama memedomani tata tertib DPRD Limapuluh Kota yang telah ditetapkan sebagai peraturan daerah (perda). Selain itu, DPRD Limapuluh Kota juga memiliki perda kode etik DPRD.
“Keberadaan dua regulasi ini bertujuan untuk memastikan jalannya kerja kedewanan dan juga perilaku anggota dewan sesuai dengan norma. Sehingga marwah lembaga DPRD tetap terjaga sebagai bagian dari pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat,” paparnya.
