PADANG – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Supardi mengajak kalangan akademisi untuk berkontribusi dalam mengawal proses pemilihan kepala daerah (Pilkda) yang akan dilaksanakan November 2024 mendatang.
Menurutnya, akademisi harus keluar memberikan edukasi terbaik kepada masyarakat “tentunya” sebagai upaya meminimalisir ketidak sempurnaan dalam proses demokrasi.
Hal tersebut diungkapkan Supardi saat menjadi narasumber dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Administrasi Negara Universitas Andalas (Unand), Senin (6/5) di Gedung Serba Guna Fakultas Hukum.
“Dari proses pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) yang telah terlaksana, banyak ketidaksesuaian yang harus menjadi perhatian serius. Kondisi itu tidak hanya terjadi pada tingkat pusat (elit politik-red), namun telah mengakar rumput hingga masyarakat bawah,” kata Supardi saat pertemuan itu.
Dia mengatakan, dalam praktiknya pemilihan umum (Pemilu) 2024 diduga banyak terjadi proses yang transaksional. Saya pilih anda dan anda bisa bayar berapa?. Kondisi itu terjadi di sebagian besar nusantara, mungkin saja salah satu faktornya yang harus dipertanyakan adalah pemahaman demokrasi yang kurang.
