Mahyeldi juga menyebutkan bahwa membangun ketahanan keluarga merupakan salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Salah satu upayanya adalah melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
“Perda ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ketahanan keluarga,” jelas Mahyeldi.
Sebagai langkah lanjutan, Mahyeldi juga menyampaikan bahwa telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.
Peraturan ini bertujuan untuk mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan ketahanan keluarga yang difokuskan pada peningkatan kualitas keluarga di Sumbar.
“Saya berharap Perda ini dapat segera ditindaklanjuti di seluruh kabupaten/kota di Sumbar untuk meningkatkan peran serta keluarga sebagai dasar perencanaan dan indikator dalam mencapai keberhasilan pembangunan,” tegasnya.
Kepala Dinas D3AP2KB Sumbar, Herlin Sridiani, dalam laporannya menambahkan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan dan pelaksanaan program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga dan kesejahteraan ASN di lingkungan Pemprov Sumbar.
