Padang, kabarin.co – Fraksi-fraksi DPRD Sumbar menyampaikan pandangan umum terkait Ranperda APBD Tahun 2025 dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Senin (4/11/2024).
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, memimpin rapat tersebut dan menegaskan bahwa penyampaian pandangan umum dari fraksi-fraksi merupakan langkah penting dalam proses penyusunan ranperda.
“Tanggapan, saran, dan masukan dari fraksi-fraksi sangat diharapkan untuk menyempurnakan ranperda ini, yang akan dibahas lebih lanjut oleh DPRD bersama Pemprov Sumbar,” ujar Evi Yandri.
Rancangan awal Ranperda APBD Tahun 2025 telah disampaikan oleh Pemprov Sumbar dalam rapat paripurna sebelumnya pada Jumat (1/11). Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp5,6 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp5,7 triliun.
Evi Yandri menjelaskan bahwa angka-angka tersebut masih bersifat tentatif karena akan dibahas lebih lanjut untuk penyesuaian dan penyempurnaan.
Salah satu fraksi yang memberikan pandangan umum adalah Fraksi Gerindra. Ketua Fraksi Gerindra, Khairuddin Simanjuntak, menyatakan bahwa secara umum rancangan awal Ranperda APBD Sumbar Tahun 2025 sudah sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025 yang telah disepakati sebelumnya.
“Kesesuaian ini terlihat dari aspek pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah,” ujar Khairuddin.
Khairuddin menambahkan bahwa Tahun 2025 menjadi tahun yang penting karena merupakan APBD pertama di masa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024.
“Harapan kami, APBD Tahun 2025 mampu mendukung program-program prioritas pemerintahan baru. APBD ini harus menjadi instrumen efektif untuk memperkuat perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan keadilan sosial,” paparnya.
Selain itu, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi melalui program-program yang dinamis dan berkesinambungan. Program prioritas juga diharapkan mampu menjawab tantangan utama masyarakat, seperti peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur.
Setelah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, pembahasan Ranperda APBD 2025 akan dilanjutkan dalam forum-forum resmi DPRD bersama Pemprov Sumbar. Proses ini bertujuan memastikan bahwa rancangan anggaran tidak hanya realistis tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Dengan sinergi antara DPRD dan Pemprov Sumbar, APBD Tahun 2025 diharapkan menjadi landasan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (***)
