Padang, kabarin.co – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Nanda Satria, baru-baru ini menerima audiensi dari BPSK Kota Padang di ruang kerjanya. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat ini bertujuan untuk membahas berbagai isu penting terkait perlindungan konsumen di wilayah Sumatera Barat.
Selain itu, pertemuan ini juga bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara lembaga pemerintahan dan BPSK dalam upaya menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh konsumen.
Dalam kesempatan tersebut, BPSK Kota Padang memaparkan beberapa permasalahan yang kerap dihadapi konsumen di daerah tersebut. Masalah-masalah tersebut termasuk sengketa kontrak, penjualan produk cacat, serta praktik usaha yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Permasalahan ini sering kali menimbulkan ketidakpuasan di kalangan konsumen dan memerlukan perhatian khusus dari pihak terkait.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, memberikan apresiasi tinggi terhadap kerja keras yang dilakukan oleh BPSK dalam melindungi hak-hak konsumen. “BPSK adalah garda terdepan dalam menyelesaikan masalah antara konsumen dan pelaku usaha. Kami di DPRD siap memberikan dukungan penuh melalui langkah-langkah strategis dari sisi regulasi yang dapat memperkuat perlindungan konsumen,” ungkap Nanda Satria.
Lebih lanjut, Nanda juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban konsumen. Ia menyebutkan bahwa pemahaman masyarakat tentang langkah-langkah yang harus diambil saat menghadapi sengketa akan sangat membantu dalam menciptakan kesadaran dan meningkatkan kepuasan konsumen. “Penting untuk memastikan bahwa masyarakat tahu apa yang harus dilakukan jika mereka menghadapi masalah dengan produk atau jasa yang mereka beli,” jelasnya.
Sinergi antara BPSK, pemerintah daerah, dan DPRD, menurut Nanda, sangatlah penting untuk menciptakan ekosistem perlindungan konsumen yang lebih baik di Sumatera Barat. “Kerjasama antara lembaga-lembaga ini akan memperkuat sistem perlindungan konsumen, sehingga ke depannya masyarakat dapat merasa lebih terlindungi dalam bertransaksi,” tambahnya.
Di akhir pertemuan, Nanda berharap agar kolaborasi antara semua pihak dapat mendorong kebijakan yang lebih proaktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Semoga melalui kolaborasi ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk perlindungan konsumen di Sumatera Barat,” harapnya. (***)
