Menanggapi penyampaian Kapolda, Gubernur Mahyeldi memastikan telah menginstruksikan jajarannya pada dinas terkait untuk mengelola aktivitas pertambangan, sehingga tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, ia juga telah meminta OPD terkait untuk lebih intens mengatasi masalah sosial seperti tawuran remaja, gelandangan, pengemis, dan sejenisnya.
“Sementara itu terkait pembangunan Sekolah Polwan di Sumbar, tentu kita sangat menyambut dengan tangan terbuka, karena kita juga mengharapkan hal yang sama. Terkait ketersediaan lahannya, kami akan diskusikan lagi lebih lanjut bersama OPD terkait dan pemerintah kabupaten/kota,” tutup Gubernur (*)
