Padang, Kabarin.co—Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI, Andre Rosiade, melakukan inspeksi mendalam ke sejumlah pangkalan LPG 3 Kilogram di Padang, Sumatera Barat, pada Sabtu (8/2). Kunjungan tersebut bertujuan untuk memantau distribusi dan memastikan layanan LPG tepat sasaran bagi masyarakat. Andre menegaskan agar Pertamina memberikan sanksi tegas kepada pangkalan yang melanggar aturan.
Dalam kunjungan yang turut didampingi oleh anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Verry Mulyadi, serta Sales Area Manager (SAM) PT. Pertamina (Persero) Patra Niaga Sumbar, Narotama Aulia Fazri, Andre mengecek dua pangkalan, yakni Pangkalan LPG 3 Kg Budi Yos yang terletak di depan Rumah Sakit Yos Sudarso, dan Pangkalan Masrida di Kawasan Lubuk Lintah, Padang.
“Hari ini kami datang untuk mengecek distribusi, ketersediaan, dan pelayanan kepada masyarakat pengguna elpiji 3 kilogram. Kami ingin memastikan bahwa instruksi Presiden Prabowo terkait hal ini dijalankan dengan baik,” ujar Andre kepada wartawan.
Walaupun terdapat perubahan kebijakan terkait distribusi elpiji, Andre menyatakan bahwa di Sumatera Barat tidak ada gejolak signifikan. Ia menjelaskan, meskipun peraturan baru mulai berlaku pada 1 Februari 2025, distribusi dan stok LPG tetap lancar. “Alhamdulillah, tidak ada masalah. Stok tetap aman, masyarakat mendapatkan LPG dengan harga yang sesuai. Bahkan, ketika Presiden memerintahkan kembali ke pengecer, distribusi tetap lancar,” tambah Andre.
Meskipun tidak ada antrean di pangkalan yang dikunjungi, Andre tetap mengingatkan Pertamina untuk terus memantau pasokan dan memastikan kelancaran distribusi agar masyarakat tidak kesulitan dalam mendapatkan LPG. Ia juga menekankan pentingnya harga LPG yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Saya sudah cek beberapa pangkalan, stok cukup, harga sesuai HET. Kami mengapresiasi kinerja Pertamina yang dipimpin oleh Pak Narotama. Namun, jika ada pangkalan yang melanggar, Pertamina harus bertindak tegas,” ujarnya.
Verry Mulyadi: Pangkalan Harus Sesuai Standar
Verry Mulyadi, anggota DPRD Sumbar, turut memberikan pandangan terkait pengawasan distribusi LPG. Menurutnya, pengawasan ketat terhadap pangkalan LPG sangat diperlukan agar masyarakat tidak menjadi korban permainan oknum nakal. “Kami mendukung langkah yang diambil oleh Pak Andre. Pangkalan yang tidak melayani masyarakat dengan baik atau yang berusaha mengambil keuntungan lebih harus diberi sanksi tegas. Jangan sampai mereka merugikan masyarakat kecil,” ujarnya.
Verry juga menambahkan bahwa kehadiran Pertamina di tengah masyarakat sangat vital. “Pertamina perlu terus mengawasi dan memastikan bahwa distribusi LPG 3 kg berjalan sesuai aturan. Jika ada yang nakal, harus ada tindakan yang tegas agar hak masyarakat tetap terjamin,” tandasnya.
Sementara itu, Sales Area Manager PT. Pertamina (Persero) Patra Niaga Sumbar, Narotama Aulia Fazri, menjelaskan bahwa hingga saat ini, distribusi LPG 3 kg di Sumatera Barat berjalan dengan lancar. Di Sumbar tercatat ada 5.634 pangkalan resmi, dengan 1.092 pangkalan di Kota Padang. Selain itu, ketersediaan LPG juga didukung oleh 8 Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.
“Pada Januari 2025, telah didistribusikan sebanyak 4.126.640 tabung LPG 3 kg ke seluruh pangkalan di Sumbar,” jelas Narotama. Ia juga menambahkan bahwa untuk mempermudah masyarakat dalam menemukan pangkalan LPG terdekat, Pertamina menyediakan akses online melalui situs resmi mereka di https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg.
Dengan adanya langkah pengawasan ketat dari berbagai pihak, diharapkan pasokan LPG 3 kg di Sumatera Barat tetap terjaga dan tidak ada kelangkaan yang merugikan masyarakat.(*)
