kabarin.co – Jakarta, PDIP membantah Puan Maharani dan Pramono Anung menerima aliran uang dari proyek e-KTP. Lantaran selama masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), PDIP adalah oposisi.
“Posisi politik PDI Perjuangan selama 10 tahun pemerintahan SBY saat itu berada di luar pemerintahan. Tidak ada representasi menteri PDI Perjuangan di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu selama 10 tahun. Kami menjadi oposisi,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Kamis (22/3/2018).
Bela Puan dan Pramono, PDIP Singgung Slogan Demokrat
“Dengan demikian, tidak ada posisi politik yang terlalu kuat terkait dengan kebijakan e-KTP sekalipun,” imbuhnya.
Hasto menyatakan PDIP pada posisi menyampaikan konsep e-KTP yang berbeda dari apa yang dilakukam pemerintah. Bahkan PDIP mengaku tak setuju dengan konsep proyek e-KTP yang saat ini digunakan dan berujung kasus.
“Yang kami usulkan, e-KTP bukan pada pendekatan proyek, namun melalui pendekatan ‘integrasi data’ antara data pajak, data BKKBN, data kependudukan, dan hasil integrasi data divalidasi melalui sistem single identity number. Sistem tersebut juga diintegrasikan dengan rumah sakit, puskesmas, hingga ke dokter kandungan dan bidan. Dengan demikian, pada hari H, dan jam ketika sistem tersebut diberlakukan, maka jika ada bayi yang lahir di wilayah NKRI, maka secara otomatis bayi tersebut akan mendapatkan kartu single identity number,” ujar Hasto.
