kabarin.co – Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilahkan KPK periksa dua menterinya yang namanya disebut dalam perisdangan korupsi e-KTP, Kamis (23/03/2018).
“Diproses saja. Semua harus berani bertanggung jawab,” kata Jokowi di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jumat (23/3).
Jokowi Persilakan KPK Periksa Puan dan Pramono Terkait Kasus e-KTP
Mantan Ketua DPR yang juga terdakwa kasus e-KTP menyebut Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menerima fee proyek e-KTP masing-masing S$500 ribu.
Jokowi menegaskan Indonesia merupakan negara hukum. Sehingga pemeriksaan bisa dilakukan asal ada bukti hukum yang kuat.
“(Bisa diperiksa) Dengan catatan tadi harus ada fakta-fakta serta bukti hukum yang kuat,” ucap Jokowi.
Pada persidangan kemarin, Setya Novanto menyatakan mengetahuo kabar penerimaan fee oleh Puan dan Pramono dari Direktur PT Delta Energy Made Oka Masagung dan koleganya Andi Agustinus alias Andi Narogong, serta keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.
Mereka memberi tahu hal itu kepada Setya Novanto ketika berkumpul di rumah mantan Ketua DPR ini.
Di sisi lain, Pramono telah membantah pernyataan itu. Ia pun menyatakan siap dikonfrontasi di persidangan bersama Setya Novanto. (epr/cnn)
Baca Juga:
Sidang e-KTP, Setya Novanto Sebut Puan Maharani dan Pramono Anung Terima USD500 Ribu
Ganjar Pranowo Akui Laporkan Proyek e-KTP ke Puan Maharani
KPK Minta Setya Novanto Bongkar Peran Puan Maharani dan Anas Urbaningrum di e-KTP
Usut Korupsi e-KTP, KPK Disarankan Periksa Puan Maharani
