kabarin.co – Jakarta, Partai Demokrat menghormati ajakan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, agar partai pedukung Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019 tetap menjadi oposisi. Tapi Demokrat menyatakan mereka mempunyai kedaulatan sendiri soal menuntukan arah politiknya.
“Kita hormati pandangan beliau, tapi kami tentu punya kedaulatan sendiri sebagai parpol untuk menentukan arah dan garis politik PD (Partai Demokrat),” kata Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan kepada wartawan, Selasa (2/7/2019).
PKS Ajak Jadi Oposisi, Demokrat: Kami Punya Kedaulatan Sendiri
Hinda tidak membeberkan secara detail kapan Partai Demokrat akan mengumumkan sikap politik mereka. Dia hanya mengungkapkan Demokrat memiliki 14 program prioritas demi memajukan kesejahteraan umum.
“Kami pernah berkesempatan memimpin 10 tahun, 2004-2014, dan menjadi penyeimbang 2014-2019. Biarkan kami memutuskan pada waktunya sesuai dengan arah perjuangan Demokrat lima tahun ke depan, yang secara program kami sebut 14 Program Prioritas Demokrat yang kami yakini dapat memajukan kesejahteraan umum di Indonesia lima tahun ke depan,” tuturnya.
Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindon menuturkan partainya berpengalam berada di dalam ataupun di luar pemerintahan selama 15 tahun terakhir. Jansen menyebut kader Demokrat di seluruh Indonesia akan siap dengan apa pun yang akan menjadi keputusan arah politik partai.
Terkait soal arah politik Partai Demokrat kedepan dikatakan Janses akan diputuskan melalui mekanisme rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat di mana sang ketum, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menjadi ketuanya. Rapat tersebut, menurut Jansen, akan digelar setelah tahlilan 40 hari meninggalnya Ani Yudhoyono pada 10 Juli 2019 mendatang.
Keputusan soal arah politik Partai Demokrat ke depan dikatakan Jansen akan diambil melalui mekanisme rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat di mana sang ketum, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menjadi ketuanya. Rapat tersebut, menurut Jansen, akan digelar setelah tahlilan 40 hari meninggalnya Ani Yudhoyono pada 10 Juli 2019 mendatang.
“Belum ini, karena tahlilan 40 harian (meninggalnya) Bu Ani itu kan jatuh di tanggal 10 Juli ini ya, jadi ya mungkin pasca-(tahlilan) itu lah. Baru kemudian Partai Demokrat dan Pak SBY selaku ketua umum akan memikirkan kembali hal-hal terkait politik,” ungkap Jansen.
Lanjut Jansen, soal ajakan menjadi oposisi, ia menyarankan agar Mardani menyampaikannya terlebih dulu kepada Partai Gerindra, yang menurutnya menjadi pemimpin koalisi pengusung Prabowo-Sandi. Menurut Jansen, di lingkup internal Partai Gerindra sendiri pun terjadi perbedaan pendapat soal arah politik Gerindra ke depan.
“Terkait ajakan Pak Mardani itu bagusnya disampaikan dulu lah ke Gerindra, karena kan pimpinan koalisi kemarin itu kan Gerindra kan. Jadi bagusnya pikiran Pak Mardani atau pikiran teman-teman PKS itu dilayangkan dulu lah, disampaikan dulu ke Gerindra. Karena apa pun koalisi 02 kita kemarin itu kan pimpinan rombongannya kan Gerindra, jadi sampaikan kepada pimpinan rombongan dulu lah,” tutur Jansen.
Sebelumnya, Ketua DPP PKS mengajak semua pendukung Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019 tidak masuk ke koalisi yang mendukung pemerintah Jokowi-Ma’ruf. Tujuannya, kata Mardani, agar ada pihak yang mengawasi ataupun mengkritisi kebijakan Jokowi di periode berikutnya.
Mardani mengatakan menjadi oposisi bukan benci dengan pemerintah atau Jokowi. Namun bisa jadi pendorong pemerintah jika bekerja lambat.
“Dia ingin menjadi antitesa (penentang) dari pemerintahan Pak Jokowi, bukan benci tapi menjadi antitesa. Artinya gini… kalau Pak Jokowi punya kebijakan quote unquote katakan liberal, maka kita harus kembalikan ke tengah. Kalau Pak Jokowi punya kebijakan yang lambat kita mau mempercepat, nah yang untung adalah rakyat dan publik itu sendiri,” kata Mardani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (1/7). (epr/det)
Baca Juga:
Demokrat Tegaskan Ogah Ikut Seruan Menolak Bayar Pajak
Prabowo Klaim Menang Suara 54,24%, Demokrat: yang 62% Berarti Tak Terbukti
Gerindra Ingatkan Etika Politik, Demokrat: Kami Cukup Senior, Paham Etika
