Pasaman, Kabarin.co — Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman, Yudesri, di ruang kerjanya, Rabu (13/11/2025). Pertemuan tersebut membahas langkah percepatan proses sertifikasi aset milik Perum Bulog yang berada di wilayah Kabupaten Pasaman.
Audiensi ini menjadi bagian dari strategi bersama dalam memperkuat penataan dan pengamanan aset negara, guna memastikan kepastian hukum dan ketertiban administrasi pengelolaan aset pemerintah.
Dalam pertemuan itu, Kepala Kantor Pertanahan Pasaman, Ikram Abdul Haris, didampingi Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Erizka Fitrawadi Nst, memaparkan perkembangan pelaksanaan kegiatan sertifikasi serta rencana tindak lanjut untuk mempercepat penyelesaian aset-aset yang termasuk dalam program penataan aset pemerintah.
Sekda Pasaman, Yudesri, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Pasaman terhadap langkah yang dilakukan Kantor Pertanahan. Ia menegaskan bahwa percepatan sertifikasi aset Bulog memiliki peran strategis dalam memastikan kejelasan status hukum aset negara sekaligus memperkuat tata kelola aset daerah yang transparan dan akuntabel.
“Kami mendukung penuh langkah percepatan sertifikasi aset ini. Kejelasan status hukum aset sangat penting agar pengelolaannya lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Yudesri.
Menanggapi hal tersebut, Ikram Abdul Haris menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemkab Pasaman. Ia menegaskan bahwa Kantor Pertanahan siap memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan Perum Bulog untuk mempercepat proses sertifikasi aset di lapangan.
“Kami berterima kasih atas dukungan pemerintah daerah. Sinergi ini menjadi kunci dalam mempercepat sertifikasi seluruh aset yang menjadi objek program, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi pemerintah serta masyarakat,” ujarnya.
Kerja sama antara Pemkab Pasaman, Kantor Pertanahan, dan Perum Bulog diharapkan dapat menghadirkan pengelolaan aset yang lebih efisien, aman, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Pasaman. (Joni)
