Dia menilai, oposisi atau bergabung ke pemerintah sama-sama bisa bekerja sama dengan parpol lain di parlemen. Eddy menyinggung peran PAN ketika berada di pemerintahan tapi mengkritik kebijakan Jokowi.
“Ketika kita masih berada di gerbong pemerintah sampai dengan tahun lalu kan PAN, meski jadi bagian pemerintah, kita beda pandangan ketika Perppu Ormas diajukan itu PAN beda pandangan. Berarti bahwa kalau memang ada hal yang kita sampaikan yang beda dengan pemerintah kami akan sampaikan, jadi pandangan kritis, konstruktif, tapi beretika tetap kita jalankan,” kata Eddy.
Selain itu, kata Eddy, PAN juga belum membahas posisi Ketua MPR yang sampai saat ini diduduki oleh sang ketum. Eddy belum memastikan apakah PAN kembali mengajukan ‘portofolio’ sang ketum untuk paket Ketua MPR.
“Kita sadar diri, PAN itu di legislatif 2014 merupakan partai kelima, sekarang kita mengalami penurunan, dan berdasarkan Undang-Undang MD3 tentu pimpinan DPR kita nggak dapat. Untuk posisi yang lain kita juga sadar diri kok, makanya kita perlu adanya komunikasi yang positif, kerja sama yang baik dengan teman-teman yang ada di parlemen agar PAN juga bisa memiliki posisi yang strategis di legislatif ke depannya,” kata Eddy.
