“Apapun bentuknya, mau 25 persen, mau 35 persen itu hak prerogatif presiden,” kata Surya.
Presiden Jokowi menyatakan jaksa agung pada periode pemerintahan 2019-2024 tidak akan berasal dari kalangan partai politik.
“Jaksa agung pasti bukan dari parpol,” ujar Jokowi saat pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/8).
Tapi Jokowi belum mau menjelaskan secara detail siapa saja nama kandidat jaksa agung selanjutnya. Dia hanya menegaskan tidak memperhatikan suku, etnis, dan agama dalam memilih Jaksa Agung.
Beberapa waktu lalu, Surya Paloh mengatakan Prasetyo bukan jaksa agung pertama dari kalangan parpol. Dia menyinggung nama Baharuddin Lopa, politikus yang juga pernah menjadi jaksa agung.
“Harusnya, kenapa dikotomi? Kita bilang kita ingin maju, tapi kok mendikotomikan. (Kalau) Parpol tidak punya hak, yang lain punya hak, untuk apa negara ini dengan sistem demokrasi?” ucap Paloh kepada CNN Indonesia TV, Selasa (29/7). (epr/cnn)
Baca Juga:
Jokowi: Jaksa Agung Selanjutnya Bukan dari Partai Politik
Surya Paloh: NasDem Lahiriyah Batiniyah Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024
