Lebih lanjut, Fahri menekankan tidak boleh ada diskriminasi terhadap hak warga negara yang sudah dilindungi dalam amanat konstitusi negara Indonesia.
Fahri menuturkan pemerintah harus menjamin agar hak tiap warga negara mampu mengakses masuk pemerintahan dan kesetaraan di hadapan hukum sama tanpa pandang bulu.
“Nggak boleh ada diskriminasi terhadap orang yang memang secara hukum mendapatkan kepastian sesuai pasal 27 UUD 1945, tiap warga negara bersamaan dalam hukum dan pemerintahan, itu yang perlu kita jamin. Bukan soal lain-lain,” kata dia. (epr/det)
Baca Juga:
Serikat Pekerja Tolak Ahok Jadi Bos Pertamina, Begini Respon Istana
