“Pelintasan liar yang dibuat masyarakat kita tutup, tapi tetap kita sediakan titik-titik tertentu perlintasan berupa jalan kolektor untuk pengguna jalan yang melewati rel Kereta Api,” jelasnya.
Terkait penataan perlintasan liar Kereta Api ini, Edi berharap adanya dukungan dengan semua pihak. Tentu bukan hanya dari Balai Pengelolaan Transportasi Darat, tapi juga Pemprov Sumbar, Pemko Padang, Pemkab Padang Pariaman, dan Pemko Pariaman, serta masyarakat setempat.
Selain itu, Edi mengakui perkembangan pembangunan Kereta Api di Sumbar pada beberapa tahun terakhit cukup pesat. Hal ini bukti tingginya perhatian pemerintah ke Sumbar. Setidaknya, anggaran yang telah digelontorkan untuk mereaktivasi Kereta Api ini hampir Rp1 triliun.
Mewakili Pemprov Sumbar, Asisten II Setdaprov Sumbar, Wardarusmen juga mengakui banyaknya perlintasan liar Kereta Api di Sumbar. Hal ini jadi pemicu tingginya tingkat kecelakaan di sepanjang jalur lintasan Kereta Api selama ini.
“SOP yang tak sesuai dengan perkeretapian perlu disikapi. Kami mendukung progam ini dengan apa yang menjadi kewenangan kami. Kita juga sejalan untuk pembenahan sarana dan prasarana perkeretapian,” tuturnya.
