Selanjutnya, pemimpin itu harus ditopang oleh kekuatan kolektif partai politik atau gabungan partai politik. Jangan sampai terjadi lagi ‘tsunami’ politik di 2014, ketika Jokowi-JK memerlukan 1,5 tahun hanya untuk mengonsolidasikan kekuasaan akibat parlemen dikuasai parpol nonpendukung.
“Itu yang kami persiapkan, merancang satu gabungan partai politik agar pemerintahannya efektif. Dan juga mayoritas dukungan Presiden dari rakyat 50 persen plus 1 tercermin juga di parlemen,” urai Hasto.
“Makanya lobi politik penting. Negosiasi itu perlu, jalan-jalan sehat itu perlu, naik kuda bersama itu perlu. Sekarang naik perahu juga perlu karena Jakarta banjir,” tambah Hasto disertai tawa peserta diskusi.
Yang kedua, Hasto menjelaskan soal momentum. Saat ini, Presiden Jokowi masih punya 2 tahun masa jabatan hingga 2024. Dan negara menghadapi penurunan kondisi perekonomian.
“Dalam konteks politik persoalan ekonomi ini yang paling berat saat ini. Ini yang harus kita atasi. Jangan dibawa ke kontestasi politik Pemilu 2024 yang terlalu dini. Kita punya komitmen mencapai legacy yang maksimal bagi Pak Jokowi,” katanya.
