Netralitas ASN diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
Selain itu, ASN juga harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
“Saya kira netralitas sudah ada aturannya, ASN itu harus netral, itu sudah jelas, tidak bisa ditawar lagi,” pungkas Ma’ruf Amin. (pp)
Jakarta, Kabarin.co – PT Pegadaian didukung oleh Kementerian BUMN semakin mantap untuk menjalankan Kegiatan Usaha…
Berikut detail promo Gajian Emas Pegadaian periode 25 Januari hingga 5 Februari 2025; 1. Kode…
“Tahun ini Pegadaian akan memasuki usia ke-124 Tahun. Tidak mudah untuk bertahan tanpa loyalitas dan…
Proses ini diharapkan selesai bersamaan dengan penyelesaian seleksi PPPK Tahap 2. Dengan demikian, penataan tenaga…
Jakarta, – Pendaftaran program KIP Kuliah tahun 2025 resmi dibuka pada Senin, (3/2/2025). Informasi ini…
Pastikan rekening tersebut dapat digunakan untuk menerima transfer dana tanpa kendala. Manfaat PIP 2025 Program…
