Jakarta, – Pemerintah tengah merencanakan langkah baru untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Selain itu, tenaga honorer non-database BKN juga berpeluang diangkat sebagai PPPK jika memenuhi syarat tertentu.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan status yang lebih jelas bagi tenaga honorer.
Syarat Pengangkatan Tenaga Honorer Non-Database BKN
Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Penataan Tenaga Honorer BKN pada Jumat, (31/1/2025), tenaga honorer non-database BKN harus memenuhi beberapa persyaratan untuk berpeluang diangkat sebagai PPPK.
Pertama, mereka harus telah bekerja lebih dari dua tahun. Kedua, mereka harus aktif bekerja atau memiliki status aktif.
Syarat-syarat ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa hanya tenaga honorer yang benar-benar berkontribusi yang akan dipertimbangkan.
Persiapan Regulasi dan Keputusan
Saat ini, pemerintah masih mempersiapkan keputusan dan regulasi terkait penataan tenaga honorer non-database BKN.
Proses ini diharapkan selesai bersamaan dengan penyelesaian seleksi PPPK Tahap 2.
Dengan demikian, penataan tenaga honorer dapat berjalan lancar dan sesuai rencana.
Dampak Positif bagi Tenaga Honorer
Penataan tenaga honorer ini diharapkan memberikan dampak positif yang signifikan.
Tenaga honorer akan memperoleh status yang lebih jelas dan terstruktur, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih nyaman dan produktif.
Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik, karena tenaga honorer yang diangkat sebagai PPPK akan memiliki tanggung jawab dan hak yang lebih terdefinisi.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan bahwa proses ini berjalan transparan dan adil.
Oleh karena itu, semua pihak diharapkan dapat bekerja sama dan mendukung langkah ini.
Dengan demikian, tujuan akhir dari penataan tenaga honorer ini dapat tercapai dengan baik. (***)
