Semula, mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Mirwan Amir mengaku dirinya sempat menyarankan kepada SBY yang kala itu menjabat sebagai presiden, lebih baik proyek e-KTP tidak berlanjut.
“Pernah saya sampaikan bahwa program e-KTP ini lebih baik tidak dilanjutkan,” ujarnya menjawab pertanyaan kuasa hukum Setaya Novanto, Firman Wijaya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (25/1).
Dia mengaku tidak memiliki kuasa untuk menghentikan proyek itu. Oleh karena itu, atas saran dari seorang pengusaha calon vendor e-KTP, Yusnan Solihin, Mirwan melaporkan hal tersebut kepada SBY.
“Posisi saya kan orang biasa saja. Untuk menyetop program e-KTP, tapi saya sudah sampaikan itu kepada Pak SBY atas saran dari Pak Yusnan solihin karena memang ada masalah, saya tidak tau secara teknisnya,” jelas Mirwan.
Ditanya bagaimana jawaban SBY, dia mengatakan bahwa proyek tersebut diminta untuk dilanjutkan. “Tanggapan dari Bapak SBY bahwa ini kita untuk menuju Pilkada. Jadi proyek ini diteruskan,” ungkap Mirwan.
Adapun dia mengaku melaporkan hal tersebut di kediaman SBY di Cikeas pada sebuah acara. “Kebetulan kita ada acara di Cikeas. Pada suatu acara, tidak di forum. Paling tidak sudah disampaikan,” pungkas Mirwan. (epr/jwp)
