kabarin.co – Jakarta, Staf Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin menyebut gerakan #2019GantiPresiden adalah makar. Menurutnya, unsur makar sudah terlihat secara harafiah dari slogan tersebut.
“2019 itu artinya tanggal 1 Januari pukul 00.00. Artinya apa, saat itu juga ganti presiden, artinya tindakan makar,” kata Ali, dikutip dari Tempo, Senin, 27 Agustus 2018.
Ngabalin: Gerakan #2019GantiPresiden Makar
Ia menerangkan Indonesia baru melaksanakan pemilihan presiden pada 17 April 2019. Sehingga jika tak ingin aksi #2019GantiPresiden disebut makar, harus mengubah kata-katanya. “Iya, dong. Kasih #17April2019GantiPresiden,” kata Ali.
Menurutnya, karena masuk kategori makar maka segala aktivitas dan deklarasi #2019GantiPresiden harus dihentikan. Ia pun mendukung jika ada upaya dari aparat keamanan yang ikut membubarkan aksi tersebut.
“Makar itu, makar. Harus dihentikan seluruh aktivitasnya. (Pembubarannya) Harus di-back up,” tuturnya.
Ali menolak jika deklarasi #2019GantiPresiden diperbolehkan dengan alasan kebebasan berpendapat. Menurutnya, aksi tersebut menyalahi Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
“Ada syarat untuk kepentingan persatuan dan kesatuan, menghargai pendapat orang lain, tidak mengacau keamanan. (Sementara) mereka melawan polisi, dan polisi adalah representasi hukum, hukum berjalan,” ujarnya.
Tak hanya itu, kata dia, aksi #2019GantiPresiden berpotensi menimbulkan konflik horisontal di tengah masyarakat.
Sebelumnya, sejumlah massa menolak kedatangan aktivis gerakan #2019GantiPresiden, Neno Warisman, di Pekanbaru, Riau, Sabtu pekan lalu. Mereka mengepung bandara dan memaksa Neno kembali ke Jakarta. Sementara itu, massa aksi #2019GantiPresiden sempat terlibat bentrokan dengan pihak yang kontra di Surabaya, Jawa Timur, kemarin. (epr/tem)
Baca Juga:
Tagar Ganti Presiden 2019 Bukan Black Campaign
MUI Imbau Deklarasi #2019GantiPresiden di Jabar Dibatalkan
Tolak Deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru, Pemuda Pancasila Ancam Segel Bandara
Gerakan #2019GantiPresiden Sah Secara Hukum tapi Ditakuti Petahana
