Tommy Irawan Sandra Laporkan Dugaan Pelanggaran Musorprovlub KONI Sumbar ke BAKI

Padang, Kabarin.co — Polemik pelaksanaan Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) KONI Sumatera Barat (Sumbar) yang digelar pada 29 September 2025 terus berlanjut. Salah satu calon ketua umum, Tommy Irawan Sandra, resmi melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses Musorprovlub tersebut ke Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) pada Senin (6/10/2025).

Laporan itu merupakan tindak lanjut dari pengaduan sebelumnya yang telah diserahkan langsung kepada Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, di Jakarta.

banner 728x90

Tommy, yang juga menjabat sebagai Ketua KONI Kabupaten Pasaman, hadir ke BAKI bersama tim hukumnya untuk menyerahkan berkas gugatan dan bukti pelanggaran administratif serta prosedural yang terjadi sejak proses penjaringan calon hingga pelaksanaan musyawarah.

“Kami melapor karena BAKI merupakan lembaga arbitrase resmi yang menangani sengketa olahraga di Indonesia. Sebelumnya kami juga sudah melapor ke Ketua Umum KONI Pusat,” ujar Tommy Irawan Sandra usai menyerahkan laporan di Jakarta.

Ia menegaskan, langkah hukum ini diambil sebagai bentuk komitmen menjaga marwah organisasi olahraga agar tetap menjunjung tinggi asas demokrasi dan keadilan.

“Kami menghormati kedua lembaga ini, baik KONI Pusat maupun BAKI. Kami hanya berharap keputusan yang nanti keluar bisa sejalan dan adil, karena pelanggaran yang kami laporkan sama dan terjadi pada proses yang sama,” tambahnya.

Tommy menyebut bahwa dirinya merupakan kandidat resmi yang telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) sebagai calon Ketua Umum KONI Sumbar melalui prosedur pencalonan yang sah. Namun, dalam pelaksanaan Musorprovlub, haknya dinilai tidak diakomodir secara adil oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP).

Menurutnya, berdasarkan dukungan awal, ia semestinya memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon sah, bahkan berpotensi menang secara aklamasi. Namun, keputusan TPP justru meniadakan dukungannya dari beberapa KONI kabupaten/kota tanpa alasan yang jelas.

“Kami hanya menuntut agar aturan dijalankan sebagaimana mestinya. Jangan sampai proses demokrasi olahraga di Sumatera Barat dicederai oleh kepentingan tertentu,” tegasnya. (**)

banner 728x90