kabarin.co, JAKARTA-Agus Harimurti Yudhoyono menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta yang paling minim bicara soal program kerja. Masa kampanye memang belum dimulai, dan lolos atau tidaknya bakal calon menjadi calon gubernur belum diumumkan Komisi Pemilihan Umum. Namun pasangan lain telah gencar berceloteh soal program, kecuali Agus.
Ketika ditanya sikapnya soal kebijakan penggusuran misal, Agus menjawab normatif saja. Ia mengatakan, penataan terhadap wilayah-wilayah kumuh harus dilakukan dengan benar.
“Lebih tepat penataan dan segala sesuatunya itu penting dengan cara yang baik dan manusiawi,” kata Agus di Cibubur, Jakarta, Senin (3/10).
Ia tak memberikan komentar yang lebih jelas dan tegas dari itu, termasuk apakah ia setuju atau tidak dengan penggusuran.
Netral dan monoton saja. Itu ciri khas Agus dalam menjawab pertanyaan seputar kebijakan perkotaan, termasuk soal reklamasi pantai utara Jakarta.
Jika reklamasi harus dilakukan, kata Agus, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus meninjau semua aspek, mulai dari ekologis sampai dampak sosial. Dengan demikian reklamasi tak terkesan sekadar mengakomodasi satu pihak.
“Semua harus betul-betul utuh. Tujuannya harus jelas dan dilakukan dengan benar serta atas nama hukum,” ujar Agus.
Baik Agus maupun pasangannya, Sylviana Murni, belum mau bicara banyak soal program yang akan menjadi andalan mereka untuk merebut hati masyarakat Jakarta.
Hal berbeda ditunjukkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Keduanya sudah mulai turun menemui warga untuk mendengar aspirasi mereka.
Anies bahkan menandatangani kontrak politik dengan warga di Tanah Merah, Rawa Badak, Jakarta Utara. Gaya kontrak politik ini mirip dengan yang pernah dilakukan Joko Widodo saat dia hendak mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jakarta 2012.
Kontrak politik Anies di Tanah Merah kemarin mencakup tiga butir penting, yakni pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga kota, pengkajian ulang peraturan daerah RT/RW, serta keterbukaan dan penyebarluasan informasi kepada warga kota.
Dalam butir pertama soal pemenuhan dan perlindungan hak warga kota, Anies menyanggupi untuk melegalisasi kampung ilegal, yakni kampung-kampung yang sudah ditempati warga selama 20 tahun, tak bermasalah, dan mengantongi sertifikasi hak milik atas tanah.
Permukiman kumuh dijanjikan Anies untuk tak digusur, tapi ditata apik macam kampung tematik atau kampung deret.
“Untuk permukiman kumuh yang berada di atas tanah negara, akan dilakukan negosiasi melibatkan masyarakat, dengan gubernur sebagai mediator supaya warga tak kehilangan hak atas tanah mereka sesuai UUD 1945 dan UU Pokok Agraria,” kata Anies.
Anies dan Sandiaga telah berbagi tugas. Anies akan fokus pada persoalan institusi dan kemanusiaan, sedangkan Sandi mengurusi ekonomi dan infrastruktur. (cnn)
Baca juga:
Agus Yudhoyono Usulkan Penggusuran di Jakarta Diganti Dengan Penataan
Agus Harimurti: ‘Memori bersama prajurit tidak pernah hilang. Sampai kapan pun jiwa saya prajurit’
