kabarin.co – Jakarta, Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) mendukung pemilihan presiden dan wakil presiden kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ketimbang dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung.
Hal tersebut disampaikan oleh Bambang Soesatyo atau Bamsoet setelah bertemu dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (27/11).
PBNU Usul Pemilihan Presiden Kembali ke MPR
Bamsoet menerangkan bahwa usulan PBNU untuk memilih presiden melalui mekanisme MPR itu berdasarkan hasil Musyawarah Alim Ulama yang digelar di Pondok Pesantren Kempek Cirebon, Jawa Barat 2012 silam.
“Kami juga hari ini mendapat masukan dari PBNU berdasarkan hasil Munas PBNU sendiri di tahun 2012 di Cirebon yang intinya adalah PBNU merasa pemilihan presiden dan wapres lebih bermanfaat, bukan lebih baik, lebih tinggi kemaslahatannya lebih baik dikembalikan ke MPR ketimbang (dipilih rakyat) langsung,” kata Bamsoet.
Bamsoet menuturkan PBNU melihat pemilihan presiden melalui mekanisme pemilihan langsung oleh masyarakat banyak mudarat ketimbang manfaatnya.
Diketahui, utusan golongan pernah mengisi kursi di MPR sebelum amandemen 1945. Utusan itu merupakan anggota MPR yang berasal berbagai profesi.
Menurutnya utusan golongan itu perlu dihidupkan kembali untuk mengakomodasi aspirasi dari kelompok minoritas yang ada di Indonesia.
“Karena keterwakilan yang ada di parlemen baik DPD, DPR belum yang mewakili aspirasi kelompok minoritas sehingga perlu dipikirkan kembali adanya keputusan golongan,” kata Bamsoet.
Di tempat yang sama Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menyatakan ide presiden kembali dipilih oleh MPR itu berawal dari para kiai-kiai senior NU dalam Munas Alim Ulama Cirebon tahun 2012 lalu.
Ia mengungkapkan para kiai-kiai senior NU menilai pemilihan presiden secara langsung menimbulkan ongkos politik dan ongkos sosial yang tinggi.
“Kemarin baru saja betapa keadaan kita mendidih, panas, sangat mengkhawatirkan. Ya untung tidak ada apa-apa. Tapi apakah lima tahun harus kaya gitu? Itu suara-suara para kiai pesantren yang semua demi bangsa demi persatuan. Tidak ada kepentingan politik praksis, tidak,” kata Said. (epr/cnn)
Baca Juga:
PSI Usul Masa Jabatan Presiden 7 Tahun
Pimpinan MPR Ungkap Ada Usul Masa Jabatan Presiden 3 Periode
Soal Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden, PKS: Berbahaya
