kabarin.co – Jakarta, Sektor Perkebunan harus jadi perhatian khusus pemerintah supaya masyarakat medapat bimbingan untuk mengolah lahan mereka tidak sis-sia sehingga, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Gamal Nasir menyatakan, sektor perkebunan perlu mandapatkan perhatian lebih dari pemerintah mengingat komoditas perkebunan merupakan penopang ekonomi bangsa dengan menyumbang devisa terbesar dan melebihi minyak dan gas (migas), serta padat karya.
“Perkebunan akan tetap menjadi sektor yang prospektif. Hanya perlu perhatian pemerintah mengingat sebagian besar merupakan perkebunan rakyat,” ujarnya di Jakarta, Senin (18/7/2016).
Dia mencontohkan, pada kelapa sawit sekitar 45% dikuasai oleh petani mandiri, pada tanaman kakao dan kopi yang hampir 95 persen juga dimiliki petani mandiri, begitu juga pada tanaman teh, tebu dan lainnya rata-rata lebih dari 50% milik petani.
Dengan luas areal perkebunan yang rata-rata dikuasai oleh petani mandiri tapi tetap bisa memberikan sumbangan kepada negara, menurut dia, sangat wajar jika ada permasalahan pada petani perkebunan harus segera diselesaikan.
Salah satu di antaranya yaitu rata-rata tanaman perkebunan yang dimiliki oleh petani sudah banyak yang tua dan perlu diremajakan, lanjutnya, kemudian rendahnya produktivitas pada tanaman karena banyak yang terserang hama dan penyakit sehingga perlu dilakukan intensifikasi.
Terkait hal itu, Gamal mengungkapkan sejumlah program yang telah dilakukan agar komoditas perkebunan tetap bisa bertahan, di antaranya Gernas Kakao pada 2009 dan Kakao Berkelanjutan pada 2015.
Kemudian pemerintah juga mendorong perbaikan produksi tanaman teh melalui program revitalisasi teh pada 2013-2015 melalui program Gerakan Penyelamatan Agribisnis Teh Nasional (GPATN) untuk memperbaiki kebun masyarakat yang dilanjutkan pada 2016 melalui program intensifikasi.
Sementara itu untuk tebu, dengan alokasi anggaran yang besar guna peningkatan produksi nasional dalam rangka mencapai swasembada gula dengan upaya menambah luas areal dan juga merevitalisasi pabrik gula (PG) yang rata-rata sudah cukup tua.
Adapun untuk tanaman kelapa sawit, Gamal berjanji pihaknya akan terus mendorong dalam penguatan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).
Menurut dia, penguatan ini perlu dilakukan mengingat banyak negara luar yang mencoba memasukkan standar sustainable namun tidak sesuai atau bertolak belakang dengan Undang-Undang ataupun Peraturan Menteri yang berlaku saat ini, khususnya untuk konservasi dan dukungan terhadap perkebunan rakyat.
“Selama enam tahun ini pemerintah pusat melakukan penguatan ISPO dan berbagai regulasi yang pro ‘people’ dan ‘environment’,” ujarnya.
Namun, Gamal mengakui meskipun berbagai program telah dilakukannya untuk meningkatkan daya saing petani melalui peningkatan produktivitas tapi memang masih jauh dari sempurna meskipun hasilnya sudah mulai dirasakan.
Untuk itu pihaknya mengingatkan sejumlah tantangan dan harapan kepada Dirjen Perkebunan yang baru nantinya karena untuk bisa mewujudkan Indonesia sebagai produsen perkebunan terbesar, sangat diperlukan dukungan dari berbagai pihak mengingat rata-rata perkebunan di Indonesia dikuasai oleh rakyat.
Di antaranya mutu pada biji kakao, CPO dan produk turunannnya yang sustainable, kopi yang bercitarasa tinggi, hingga teh dengan standar tinggi sehingga bisa menjadi solusi sebagai minuman kesehatan bukan sekadar penghilang dahaga.
Sebab dengan adanya peningkatan mutu dan produktivitas akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Artinya perbaikan tidak semata-mata diwujudkan pada sisi ‘on farm’ melainkan juga melalui penguatan kelembagaan dan membangun integrasi ‘on farm’ dengan ‘off farm’ khususnya dengan pasar yang baik.
“Saya yakin tantangan Dirjen ke depan semakin berat. Sehingga pemimpin ke depan tidak cukup hanya cerdas, dan punya pengalaman, tapi juga harus dapat merangkul berbagai kepentingan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Achmar Manring mengharapkan pemimpin perkebunan ke depan harus bisa mencermati, menghayati serta mengawasi setiap program dan kegiatan di lapangan.
“Pemimpin perkebunan harus bertanggung jawab, komitmen, konsisten, membimbing dan terpenting melindungi bawahan atau staf yang bekerja sesuai aturan. Itulah yang terjadi selama ini,” ujarnya.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Boalemo, Nurdin Baderan, mengakui bahwa arah program perkebunan yang dilakukan pemerintah pusat selama ini telah menjadi inspirasi buat daerahnya dalam menyusun program daerah, seperti Gerakan sejuta kakao di Boalemo yang terinspirasi dari Gernas Kakao.
“Sejak 2012 hingga 2014 Boalemo berhasil mengembangkan kakao hingga 4800 ha. Dan produksi meningkat dari 330 kg/ha per tahun menjadi 730 kg/ha/tahun,” kata Nurdin.
Gubernur Sulawesi Barat, Anwar Adnan mengharapkan pemimpin perkebunan ke depan tidak hanya dituntut cerdas namun juga memiliki kemampuan koordinasi yang hebat.
“Saya berharap tokoh penganti Gamal Nasir tidak hanya mampu berwacana namun mampu membangun komunikasi dan negosiasi terkait berbagai pihak dalam mewujudkan target pembangunan perkebunan. Bagaimanapun seorang pemimpin perkebunan harus mampu bermain di atas berbagai kekuatan dan kepentingan tanpa harus larut,” tambahnya.
Gubernur Papua, Lukas Enembe mengakui bahwa arah pemerintahan yang konsern pada pengembangan komoditas perkebunan strategis berbasis perkebunan rakyat adalah hal yang benar, sebab perkebunan adalah sumber pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah pedalaman.
“Sehingga pemimpin ke depan harus mampu mengeluarkan kebijakan dan program yang berorientasi pada perkebunan rakyat dan bukan pada kepentingan kapitalis,” ujarnya,semoga masyarakat Papua bisa mandiri untuk bisa berkeringat mengolah lahan perkebunan mereka yang sangat luas dan belum beberapa di olah.(bns)
Baca Juga :
Gagal Panen Padi Puso,Petani Majalengka Mencoba Menanam Bawang dan Ubi Jalar
