kabarin.co – Alasan pemerintah mencabut subsidi dikarenakan tidak tepat sasaran dan penghematan serta memberikan kompensasi langsung berupa uang kepada masyarakat miskin sesuai data pemerintah dinilai sebagai keputusan yang tidak tepat.
“Kebijakan tersebut akan menambah masalah baru,” kata Pengurus Pusat Pemuda Cinta Tanah Air (PITA) Deni Martanti, S.Kom., MM di Jakarta, Kamis (23 Januari 2020).
Menurut Deni, data yang tersedia masih tidak akurat ditambah pengawasan yang masih lemah menjadikan kebijakan yang salah arah.
PITA: Cabut Subsidi Gas Elpiji, Pemerintah Menambah Masalah Baru
Perekonomian masyarakat menengah ke bawah sangat bergantung dan ditentukan dengan keberadaan gas elpiji bersubsidi. Kenaikan harga gas elpiji 3 kilogram akan menyengsarakan kehidupan rakyat dan memicu kenaikan harga-harga lainnya.
“Sebagai perwakilan generasi pemuda PITA menolak keras atas wacana pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin dan pelaku usaha UMKM/IKM, pedagang bakso, nasi goreng dan sebagainya yang menggantungkan kehidupan sehari-hari dan kegiatan usaha dengan penggunaan gas elpiji 3 kilogram,” jelas Deni.
PITA juga mendesak Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar membatalkan rencana pencabutan subsidi gas elpiji 3 kilogram yang menyebabkan kenaikan harga dan membebani masyarakat miskin.
“Dampak kenaikan akan sangat luar biasa dirasakan khususnya bagi para pelaku usaha kuliner, apalagi yang baru merintis usaha tersebut,” ujarnya. (red)
Baca Juga:
Gas Elpiji 3 Kg Beirisi Air Beredar di Depok
Harga Elpiji 3 Kg Naik, Jokowi: Belum Ada Angka
YLKI: Gas 3 Kg Langka di Pasar, Itu Tanda-tanda Subsidi Akan Dicabut
