kabarin.co – Polemik pembelian Helikopter Angkut Medium yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara masih terus berlanjut. Sekiranya pembelian helikopter tersebut sudah dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo dan kembali sempat mencuat beberapa bulan belakangan ini dan kemudian juga di batalkan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Dan kali ini menurut KSAU yang baru Marsekal TNI Hadi Tjahjanto Helikopter tersebut dikabarkan telah dikirim ke Indonesia melalui bandara Halim Perdana Kusuma.
Untuk lebih jauh mengenal Helikopter tersebut, redaksi kabarin.co pernah dikirimkan tentang AW 101 Merlin, berikut tulisan dari Kelana Samudra sebagai pemerhati militer:
Agusta – Westland 101 Merlin.
Helikopter Agusta Westland 101 Merlin adalah helicopter angkut kelas sedang yang termasuk modern dikelasnya. Helikopter jenis ini sempat menjadi kandidat Airforce One (Helikopter Kepresidenan Presiden Amerika Serikat) hanya saja tidak lolos karena angkanya yangg terlalu tinggi.
Pesanan India.
Pada Februari 2010 India menandatangani kontrak pembelian 12 unit Helikopter AW – 101 Merlin versi VVIP dengan besaran kontrak 530 juta US dollar. Pada medio 2013 kasus ini mencuat karena ada sinyalemen korupsi dan penyuapan didalam nya, pada 2014 India akhirnya membatalkan kontrak tersebu. Kasus ini berbuntut pada penangkapan terhadap mantan Kepala Staff Angkatan Udara India Marsekal Udara Shashindra Pal Tyagi (2004 – 2009) pada tahun 2016.
Dibeli Nigeria & Indonesia.
Pada tahun 2014 Nigeria membeli 2 unit AW-101 Merlin ex India dengan angka US$ 21 juta / unit nya, Kode produksi (Contruction Number) yg dibeli Nigeria adalah C/N 50251 & C/N 50252 dengan ID number ZR 344 & ZR 345. Sedangkan Indonesia berencana membeli 3 unit, Helikopter pertama muncul fotonya denga camo TNI-AU dengan Kode produksi C/N 50248 ID Number ZR343. Helikopter ini tercatat pernah melayani PM Inggris James Cameron pada tahun 2014.
Masalah muncul.
Masalah muncul pada 2015 lalu ketika publik menyoroti angka pembelian yang mencapai US$55 juta dollar untuk satu unit AW-101 yg kala itu diajukan untuk cadangan helicopter kepresidenan (VVIP), menghadapi tekanan publik tersebut Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memerintahkan Sekretariat Negara dan Panglima TNI membatalkan pembelian, kala itu KSAU menjawab bahwa TNI-AU mengikuti perintah dan kemauan Presiden.
Pada medio Desember 2016 muncul sebuah foto AW-101 dengan camo TNI-AU, kembali masalah ini menghangat, kali ini KSAU menjawab bahwa Helikopter tersebut bukan versi VVIP tetapi versi angkut pasukan dan Combat SAR dan sudah mengajukan pengajuan nya pada Juli 2016, padahal kita bersama tahu bahwa AU sudah membeli 6 unit helicopter EC-725 Caracal di PT. DI untuk memenuhi tuntutan tugas Combat SAR.
Pertanyaannya adalah apakah mungkin pengajuan baru Juli 2016 sudah di setujui baik oleh Panglima TNI, Kemenhan, Presiden, KKIP dan DPR RI? Kapan tendernya? Karena pada kenyataan nya helicopter ini sudah tampak mengudara Desember 2016 dengan camo TNI-AU?
Pertanyaan berikutnya adalah dalam setiap kesempatan KSAU selalu menekan kian bahwa ini adalah helicopter baru, sedangkan kita tahu bersama ini adalah helicopter sisa produksi pesanan AU India yang sudah ada sejak tahun 2013.
Pertanyaan terbesar nya adalah, berapakah besaran anggaran yang diajukan dan disetujui untuk pengadaan helicopter angkut AW-101 Merlin ini?
Besarnya tekanan publik menyebabkan Panglima TNI membentuk tim penyelidik untuk mendalami kasus pengadaan Helikopter AW-101 ini dan Presiden pun sudah member isyarat akan mengambil tindakan tegas apabila terbukti ada permainan dalam pengadaan Helikopter ini.
Sebenarnya yang diharapkan publik adalah tranparansi dan pertanggung jawaban yang layak dari para pengguna uang pajak rakyat. Jangan sampai uang rakyat dipergunakan dengan tidak bijak dan tidak semestinya, mengingat angka US$55 juta merupakan angka yang signifikan apalagi hanya untuk SATU unit Helikopter saja.
Penulis Kelana Samudra.
Baca Juga:
PTDI Akan Rakit Helikopter Anti Kapal Selam Pesanan TNI AL
Helikopter NH90, Alternatif Heli Angkut Taktis Berbiaya Rendah
