kabarin.co – Jakarta, Pemerintah sejak tahun 2015 lalu menjadikan proyek pembangunan infrastruktur sebagai salah satu program prioritas. Dana yang cukup besar pun dikucurkan oleh negara untuk membiayai pembangunan hingga ke daerah terpencil di Indonesia.
Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), besarnya proyek ini pun harus mampu untuk memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Termasuk di antaranya adalah kontraktor pada berbagai daerah.
“Berikan porsi ke daerah, berikan porsi ke usaha kecil, kontraktor kecil dan menengah yang ada di daerah,” tuturnya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/2/2017).
Jokowi pun sempat menyinggung proyek yang dibangun oleh BUMN. Pasalnya, terdapat potensi bagi perusahaan BUMN untuk melakukan proyek tanpa melibatkan kontraktor di daerah.
“Terutama di BUMN, karena di BUMN ada induknya, ada anak perusahaan, ada cucu perusahaan. Hati-hati, biasanya dari hulu sampai hilir dikerjain sendiri,” jelasnya.
Untuk itu, Jokowi meminta kepada jajaran Menteri Kabinet Kerja agar dapat mengawasi proyek yang berjalan. Pengawasan secara ketat perlu dilakukan agar pembangunan proyek prioritas tetap dapat dijalankan.
“Kemudian kendalikan dan awasi langsung pelaksanaannya, agar kualitas bisa terjaga dengan baik dan antar yang direncanakan dengan pelaksanaan di lapangan betul-betul bisa sesuai. Jangan sampai terjadi deviasi atau penyimpangan. Ini harus dicegah dari awal,” tutupnya. (oke)
Baca Juga:
Jokowi Minta “Holding”-isasi BUMN Segera Dilakukan
Jusuf Kalla Mengaku Tak Tahu Soal Dirut BUMN Boleh dari Asing
Aturan Pemindahan Aset Baru BUMN Tanpa Persetujuan DPR Dinilai Wajar
