kabarin.co – Indonesia segera menggelar Pemilu serentak 2019 yang untuk pertama kalinya dilaksanakan sepanjang sejarah elektoral Tanah Air. Pileg dan Pilpres serentak memang menghasilkan konsekuensi cukup besar bagi bangsa dan negara.
Idealnya, segenap Rakyat Indonesia diharuskan menghormati asas Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil). Sayangnya asas tersebut tidak diterapkan secara sempurna di berbagai lapisan masyarakat.
Alfis: Patuhi Asas Luber, Jaga Kemandirian dan Independensi Pemilu
Demokrasi bisa dirusak oleh berbagai sikap negatif termasuk pengaruh feodalisme yang masih kuat di kalangan masyarakat. Caleg PPP untuk DPRD Kabupaten Solok nomor urut 9, Alfis Primatra mengingatkan pentingnya asas Luber dan Jurdil dijaga.
“Masyarakat harus di dorong untuk independen dan punya sikap mandiri dalam mengambil keputusan. Biarkan mereka memilih dan pilihlah wakil berdasarkan hati dan keyakinan yang pantas untuk menyuarakan aspirasi masyarakat,” kata Alfis kepada wartawan, Minggu (3/3).
Masyarakat, kata Alfis, bisa diajak dan dipersuasi agar bisa menjatuhkan pilihan di bilik suara secara independen dan mandiri. Menurut dia, pilihan untuk Luber dan Jurdil harus mendapatkan contoh terbaik.
Alfis menceritakan pengalamannya di Pemilu 2014 saat ia harus berseberangan dengan atasan di tempat kerjanya. Kala itu Alfis bekerja di sebuah perusahaan media nasional diminta oleh sang atasan untuk menjatuhkan pilihan kepada salah satu Paslon peserta Pilpres 2014.
“Waktu itu ‘si bos’ memberikan arahan kepada para karyawannya di sebuah hotel di Jakarta. Saya adalah orang satu-satunya yang menolak kegiatan tersebut sekaligus menyampaikan keberatan di dalam forum agar acara tak dilanjutkan,” ujarnya.
Alfis mengatakan konsekuensi yang dialaminya cukup besar namun dihargai oleh banyak rekan kerjanya. Ia dianggap menjaga prinsip kemandirian dan independensi sebagai pemilih. Ia sekaligus menjadi contoh bagi banyak karyawan lain yang beda pilihan, tapi tak berani mengungkapkan sikapnya.
“Jadilah seorang yang patuh kepada atasan, bukan sebagai penjilat. Hak demokrasi dihormati, hargai hak pilih orang lain karena kalau bicara wakil rakyat, kita bicara kualitas dan kapabilitas,” tegas Anggota Komite Tetap PSSI Pusat tersebut. (red)
Baca Juga:
Banyak Potensi Daerah Yang Belum Digarap, Kabupaten Solok Bisa Maksimalkan PAD
Usulan KLB Secepatnya Berpotensi Melanggar Statuta PSSI
Miris, Masih Ada Tim Sukses yang Menggunakan Black Campaign dan Curang Dalam Berkampanye
