kabarin.co – Jakarta, Pada 2016, pemerintah menarik utang lebih dulu untuk memenuhi kebutuhan belanja yang besar pada awal tahun. Seiring dengan arah kerja pemerintah yang ingin memompa realisasi belanja lebih cepat lewat pembangunan infrastruktur.
Bagaimana dengan tahun 2017?
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Robert Pakpahan menyatakan skema tersebut tidak tertutup kemungkinan akan terulang lagi. Meskipun harus melihat hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Tergantung lah kondisinya, posibility-nya sih ada,” ungkap Robert di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (17/8/2016).
Penarikan utang lebih cepat memang dikarenakan penerimaan negara saat awal tahun masih cenderung rendah. Khususnya pajak, yang baru terealisasi cukup besar ketika Maret dan April. Sementara dana harus tersedia untuk memenuhi belanja.
“Awal tahun Januari itu kan duluan lah, ada bayar gaji bayar DAU (Dana Alokasi Umum) ke daerah jadi besar juga,” terangnya.
Ada beberapa pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Pertama adalah sisi kebutuhan anggaran belanja pada awal 2017. Ini menentukan besaran surat berharga yang akan diterbitkan oleh pemerintah.
