Kemudian perlu penjelasan kepada masyarakat apa dampak yang akan dirasakan atas perpindahan tersebut, karena ibukota Negara milik masyarakat dari Sabang sampai Merauke sebagai pusat koordinasi,pusat komunikasi dan pusat kebijakan.
“Bukan hannya sekedar kepentingan masyarakat Jakarta ataupun masyarakat Palangkaraya,” tutupnya.
Seperti diketahui, wacana perpindahan ibu kota telah muncul sejak era pemerintahan Soekarno pada tahun 1957 yang memilih Palangkaraya Kalimantan Tengah sebagai alternative. Pada era pemerintahan Soeharto juga muncul wacana itu yang ingin memindahkan pusat pemerintahan ke kawasan Jonggol Cariu.
Era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono juga muncul gagasan tersebut,namun tidak ada progresnya. Dan saat ini issu perpindahan ibukota Negara kembali mengemuka setelah Presiden Jokowi memerintahkan Bappenas untuk melakukan kajian memindahkan ibukota ke Palangkaraya. (Lip)
Baca Juga:
