Padang, kabarin.co – Dalam reses anggota DPRD Sumatera Barat, Verry Mulyadi, di beberapa wilayah Lubuk Kilangan, terungkap masalah serius terkait irigasi pertanian yang masih dihadapi masyarakat.
Ternyata persoalan ini tidak hanya terjadi di Lubuk Kilangan saja, sejumlah kecamatan lainya yang merupakan sentra pertanian di Kota Padang juga banyak yang terkendala irigasi yang tidak memadai. Keluhan ini juga telah diterima Verry Mulyadi.
Keluhan irigasi itu seperti di Kecamatan Koto Tangah, Kuranji, Bungus Teluk Kabung, Nanggalo dan sejumlah kecamatan lainnya yang memiliki areal pertanian.
Verry Mulyadi menegaskan hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, termasuk pemerintah kota dan pemerintah provinsi, mengingat program prioritas Presiden Prabowo Subianto adalah ketahanan dan swasembada pangan.
Verry Mulyadi mengatakan, bahwa irigasi yang baik adalah kunci untuk menciptakan sektor pertanian yang produktif.
“Jika irigasi tidak berfungsi, maka pertanian tidak akan berkembang dengan baik,” ujarnya.
Ia meminta dinas terkait untuk segera melakukan penganggaran dan perbaikan infrastruktur irigasi.
Beberapa kelurahan di Lubuk Kilangan yang sudah ia kunjungi seperti Baringin dan Tarantang, membutuhkan perbaikan irigasi untuk mengaliri sawah dan mendukung kehidupan masyarakat.
Jembatan yang menjadi akses ekonomi bagi petani juga perlu dibangun, karena akses jalan yang buruk menghambat mereka dalam merawat tanaman. Misalnya, untuk mengangkut hasil panen seperti durian, biaya upah mencapai Rp 7.000 per butir.
Kelurahan Batu Gadang juga mengalami masalah serupa, di mana jalur irigasi dari hulu Sungai Batang Arau dan Batang Idas tidak optimal, sehingga hasil pertanian menurun.
Begitu pula dengan Kelurahan Koto Lalang dan Bandar Buat, yang membutuhkan perbaikan irigasi untuk menghindari kerusakan lahan pertanian.
Di Kecamatan Pauh, Kelurahan Koto Lua dan Koto Baru juga memerlukan perbaikan irigasi dan jalan pertanian, mengingat daerah ini berpotensi menjadi penghasil kopi.
Verry mengimbau agar dinas terkait memfokuskan program pemerintah dalam penganggaran, serta melakukan inspeksi lapangan untuk memperbaiki irigasi dan akses petani.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar program ketahanan pangan dapat terlaksana dengan baik.
Verry menegaskan, program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo bertujuan untuk memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas pangan bagi seluruh masyarakat.
Dalam konteks ini, beberapa langkah strategis yang diusulkan mencakup, Pengembangan Infrastruktur Pertanian.
Pembangunan dan perbaikan infrastruktur irigasi yang memadai, termasuk saluran air dan jalan pertanian, untuk meningkatkan produktivitas.
Selanjutnya, peningkatan produksi pertanian. Pemberian bantuan alat dan bibit unggul kepada petani, serta penerapan teknologi modern untuk meningkatkan hasil pertanian.
Kemudian, dukungan bagi petani kecil. Program penguatan kapasitas petani kecil melalui pelatihan dan akses modal, sehingga mereka dapat berproduksi lebih efektif dan efisien.
Selain itu ada juga sinergi antarlembaga. Tujuannya mendorong kolaborasi antara berbagai kementerian dan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan program ketahanan pangan yang terpadu.
Terakhir yakni, pendidikan dan penyuluhan bagi petani. Hal ini guna meningkatkan penyuluhan pertanian untuk membekali petani dengan pengetahuan tentang teknik bercocok tanam yang lebih baik.
Verry Mulyadi yabg aktif di berbagai organisasi ini menekankan bahwa penting bagi semua pihak, termasuk Balai Sungai, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota, untuk tidak saling menyalahkan dalam hal tanggung jawab.
Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan program ketahanan pangan Presiden Prabowo dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta membantu mencapai swasembada pangan di Indonesia. (***)
