kabarin.co – Jakarta, Direktur Imparsial Al Araf meminta, Presiden Joko Widodo dan DPR harus segera mengevaluasi Panglima TNI Gatot Nurmantyo terkait pernyataan mengenai adanya institusi negara yang memesan 5000 unit senjata api dengan mencatut nama Presiden.
Pernyataan tersebut diungkapkan Gatot dalam pertemuan dengan para purnawirawan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, pada 23 September 2017.
Jokowi Diminta Evaluasi Posisi Panglima TNI Gatot Nurmatyo Terkait Bocornya Informasi Intelijen
Al Araf menilai, pernyataan Gatot tak sejalan dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Intelijen.
” Presiden Jokowi dan DPR harus segera mengevaluasi Panglima TNI. Kami anggap pernyataan Panglima tersebut merupakan satu sikap yang tidak tepat dan tidak sejalan dengan UU TNI dan UU Intelijen,” ujar Al Araf saat konferensi pers di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (25/9/2017).
Al Araf menerangkan, Panglima TNI seharusnya tidak boleh menyampaikan informasi intelijen yang diperolehnya kepada publik, melainkan harus disampaikan kepada Presiden sebagai end-user dari institusi intelijen.
Hakikat dari informasi intelijen, kata Al Araf, bersifat rahasia sehingga langkah Panglima TNI menyampaikan informasi intelijen kepada publik merupakan tindakan yang salah dan keliru.
Tak hanya itu, Al Araf menilai informasi intelijen yang disampaikan oleh Panglima TNI memiliki tingkat keakuratan yang lemah sebagaimana terlihat dari munculnya pelurusan informasi dari Menko Polhukam Wiranto.
Menurut dia, polemik soal adanya institusi yang memesan 5.000 unit senjata api bukan hanya sebatas persoalan miskomunikasi, sebagaimana yang dinyatakan oleh Wiranto.
Akan tetapi, hal itu menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sikap dan tindakan Panglima TNI sekaligus permasalahan serius dalam dunia intelijen, khususnya dalam menjaga sifat kerahasiaan dan akurasi data intelijen.
“Padahal prinsip kerja intelijen itu seharusnya velox et exactus (cepat dan akurat). Info intelijen juga seharusnya bersifat rahasia. Akurasi dan validasinya juga lemah. Itu (pernyataan Panglima TNI) sudah dibantah Wiranto,” ujar dia.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membenarkan dirinya yang berbicara dalam video yang viral di media sosial.
Di dalam video tersebut, Gatot berbicara soal ancaman keamanan karena adanya lembaga non-militer yang membeli 5.000 pucuk senjata. (epr/kom)
Baca Juga:
Soal Nobar Film G30S/PKI, Panglima TNI: Kalau Perintah Saya, Kenapa?
Panglima TNI Gatot Nurmantyo Heran Ada ‘Ulama’ Ingin Ubah Pancasila
Panglima TNI Jangan Sampai Negeri Ini Jadi Kancah Konflik Antar Agama
