kabarin.co, JAKARTA-Terhitung sudah empat kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Tanah Papua dalam dua tahun masa kepemimpinannya. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menilai kunjungan itu tidak ada manfaatnya bagi warga Papua.
“Tidak ada dampak apapun bagi warga Papua, semua kunjungan Presiden Jokowi terkesan tidak memberi manfaat, dan hasilnya sampai sejauh ini belum pernah ada kebijakan yang dirasakan secara langsung oleh rakyat Papua,” kata Natalius, dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/10/2016).
Presiden Jokowi, kata dia, justru menjadi sumber masalah di Papua karena dianggap tidak memiliki kompetensi sosial untuk membangun kepercayaan, juga kompetensi manajemen pertahanan dan keamanan.
Akibatnya, berbagai pelanggaran HAM masih kerap terjadi di Papua.
“Adanya fakta peristiwa di mana pelanggaran HAM terhadap kurang lebih 5.000 orang Papua yang ditangkap, dianiaya, disiksa, dan dibunuh hanya dalam 2 tahun masa periode Beliau menujukkan bukti bahwa menciptakan Tanah Papua damai dengan penyelesaian pelanggaran HAM hanya menjadi pelayanan bibir atau kata-kata,” ujar Natalius.
Program yang didengungkan oleh Presiden untuk membangun pasar “Mama-mama Papua” dinilainya tidak pernah ada yang tuntas.
Bahkan, pimpinan Solidaritas Pedagang Asli Papua (Solpap) Rojit meninggal secara misterius di Papua.
Masalah lain dari kehadiran Jokowi, tambah dia, adalah menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Papua hingga mencapai miliaran rupiah.
Jika semakin sering Presiden mengunjungi Papua, maka semakin banyak APBD Papua yang terkuras.
“Kita lebih banyak kritik orang Papua menghabiskan uang otonomi khusus, padahal justru dana otsus tersebut juga diduga tersedot ke kegiatan kunjungan semacam ini,” ujar dia.
Natalius membandingkan dengan kunjungan Presisen keempat Abdurrahman Wahid yang baru sekali datang ke Papua, namun langsung terjadi perubahan secara signifikan dalam berbagai dimensi pembangunan.
Ia menilai, salah satu kegagalan Presiden Jokowi memberi manfaat dalam kunjungan kerjanya ke Papua arena Presiden tidak pernah memiliki grand design dan time frame soal penyelesaian masalah Papua secara komprehensif sehingga berjalan tanpa arah, terkesan amburadul dan tidak terkontrol.
“Kalau kunjungan kerja Presiden tersebut tidak substansial, maka pribadi sebagai putra Papua dan pembela hak asasi manusia, dengan tegas saya menolak kunjungi Papua untuk tiga tahun mendatang, karena kehadirannya lebih banyak mudarat dari pada manfaatnya,” kata dia.
Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo menegaskan, tidak benar jika kunjungan Presiden ke Papua selama ini tidak bermanfaat bagi rakyat Papua sendiri.
“Ada kemajuan yang signifikan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla kepada masyarakat di Papua,” ujar Johan. (mfs/kom)
Baca juga:
Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Hanya Penuh Pencitraan
Dua Tahun Jokowi-JK, Arah Pengelolaan Sektor ESDM Belum Jelas
Dua Tahun Pemerintahaan Jokowi-JK, Perekonomian Masih Banyak Pekerjaan Rumah
