kabarin.co – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menuding jika aksi 11 februari 2017 bermuatan politik Pilkada DKI. Oleh karena itu, aksi ini diminta tak dilakukan dengan aksi jalan kakai atau longmarch.
“Beberapa ormas Islam besar, Muhammadiyah dan PBNU tidak mendukung aksi ini. Mobilisasi masa erat hubungan dengan politik Pilkada. Mereka berkeberatan kalau masalah keagamaan dikaitkan dengan politik Pilkada,” kata Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 10 Februari 2017.
Tak hanya itu, Tito juga menjelaskan bahwa Polri, Panwaslau, KPU DKI, plt gubernur, Pangdam telah melakukan koordinasi dan meminta aksi 11 Februari dengan aksi longmarch tidak dilakukan karena melanggar hukum.
“Melanggar UU Pilkada dan penyampaikan pendapat di muka umum, mengganggu publik, mengganggu hak orang dan ketertiban umum. Apalagi mengusung isu politik. Karena itu, tegas melakukan penolakan,” katanya.
Dalam keterangan pers ini, selain Kapolri Jenderal Tito Karnavian, turut hadir Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Pangdam Jaya Mayor Jenderal Teddy Lhaksmana, Kapolda Metro Jaya, Irjen M Iriawan dan jajalan Polri dan TNI. (epr/viv)
Baca Juga:
Tito Karnavian Sebut MUI, Muhammadiyah, dan NU Tidak Mendukung Aksi 112
Kapolda Jabar: Aksi 112 Apa Yang Mau Diperjuangkan ?
Polda Metro Jaya Melarang Aksi 112
Polisi Sekali Lagi Tegaskan 11 Febuari Tidak Ada Massa Yang Berdemo
Kini Polisi Telah Mengizinkan Aksi 112 Yang di Lakukan di Masjid Istiqlal
