kabarin.co-Sepekan yang lalu Indonesia terlibat konflik dengan China. Sebagaimana kita ketahui bersama, Konflik ini adalah buntut dari penangkapan dan penembakan kapal nelayan berbendera China di perairan Natuna.
Saat itu, kapal penjaga pantai China masuk ke dalam wilayah perairan natuna dan meminta TNI AL melepaskan kapal nelayan tersebut. Pemerintah China juga telah melayangkan protes keras terhadap Indonesia. Mereka mengklaim bahwa perairan Natuna tersebut merupakan wilayah tangkapan tradisional mereka.
Presiden Jokowi mengambil sikap tegas terkait hal itu, dirinya lalu berkunjung ke KRI Imam Bonjol yang tengah berada di perairan Natuna. Kunjungan ini guna menunjukkan bahwa peairan Natuna adalah merupakan wilayah kedaulatan Indonesia.
Saat berkunjung ke KRI Imam Bonjol tersebut,Presiden meminta penjagaan keamanan di wilayah Natuna, sebagai salah satu pulau terluar Indonesia diperketat.
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) pun siap memperketat penjagaan keamanan wilayah natuna yang merupakan salah satu pulau terluar milik Indonesia. Kesiapan ini untuk menindaklanjuti keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
Untuk menunjukan kesiapannya, Angkatan Laut Indonesia menempatkan kapal-kapal perangnya di perairan Natuna, yang selama ini diklaim merupakan wilayah tradisional penangkapan ikan China.
Namun, bukan kapal perang kekuatan tempur utama yang standby di Natuna, tapi hanya kapal patroli pesisir ungkap Panglima Komando Armada Barat (Pangkoarmabar) Laksamana Muda Taufiqoerrochman di Mako Lantamal III, Gunung Sahari, Jakarta Utara, Jumat 24 Juni 2016.
“Kapal patroli offshore patrol vessel. Saya tidak kerahkan kekuatan tempur ke sana (Natuna). Dengan yang ada sekarang masih bisa dikendalikan, karens sifat dasar operasi laut itu tidak menduduki, tapi mengendalikan,” ungkapnya seperti dikutip Vivanews.
Sayangnya, mantan Komandan Satgas pembebasan sandera MV Sinar Kudus di Somalia itu tak bersedia merinci berapa unit KRI yang dikerahkan di Natuna, dengan alasan rahasia.(mas)
Viv
