“Tidak hanya itu, pemanfaatan asset juga harus dimaksimalkan untuk menghasilkan penerimaan daerah dan berguna pembangunan daerah,” katanya.
Dia mengatakan pembiayaan daerah yang harus diakomodir pada Perubahan APBD 2024 tidaklah sedikit, oleh sebab itu DPRD mendorong Pemprov dan OPD-OPD mendalami semua potensi penerimaan daerah yang harus ditingkatkan. Hal itu diperlukan agar tidak terjadi rasionalisasi belanja besar-besaran.
Disisi lain fraksi-fraksi mempertanyakan sudah sampai sejauh mana pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan petani yang masuk unggulan yang mengaokasikan anggaran sebesar 10 persen dari APBD Sumbar serta program subsidi bunga bagi sektor UMKM yang anggarannya sudah dua tahun tidak direalisasikan.
“Tidak hanya itu fraksi-fraksi juga mempertanyakan bagaimana keseriusan dalam pembenahan kinerja BUMD, diantaranya permasalahan pasca likuidasi PT. Dinamika permalahasan kinerja PT. Balairung dan PT. Dinamika,” katanya.
mengingatkan mengenai usulan tambahan kegiatan, perlu dilihat apakah memang urgen dan strategis, dan dapat diselesaikan sampai akhir tahun. Jangan sampai tambahan tersebut tidak bisa diselesaikan sehingga membutuhkan perpanjangan waktu dan berpotensi terjadinya sisa anggaran.
