“Kami saat ini masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Polda Sumbar terkait langkah berikutnya. Apakah nanti kasus ini akan dirilis di Polda Sumbar atau tetap di Polresta Padang,” jelas AKP Martadius ketika dihubungi wartawan pada Jumat, 20 September 2024, di Padang.
Kasus dugaan penyalahgunaan narkoba ini sontak memicu keprihatinan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat Kepulauan Mentawai yang merasa dikhianati oleh wakil rakyat mereka.
Banyak pihak berharap agar penyelidikan ini segera mendapatkan kejelasan dan ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.
Beberapa tokoh masyarakat menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab moral bagi para pejabat publik, terutama anggota DPRD yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat.
Mereka berharap kejadian seperti ini tidak terulang di masa depan dan menuntut transparansi dalam proses hukum yang tengah berlangsung.
Saat ini, Polresta Padang berkoordinasi erat dengan Polda Sumatera Barat untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya.
