Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, Lila Yanwar, juga menambahkan bahwa saat ini seluruh UPTD di bawah Dinas Kesehatan sudah berstatus BLUD. Menurutnya, hal ini menjadi langkah awal yang baik untuk meningkatkan daya saing dan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran.
“Dengan BLUD, pengelolaan keuangan lebih fleksibel. Jika ada kebutuhan mendesak, misalnya perbaikan fasilitas, tidak perlu menunggu perubahan anggaran. Tim BKOM bisa langsung merencanakannya melalui rencana bisnis anggaran,” jelas Lila.
Lila juga menyebutkan, adanya peluang tambahan pendapatan dari pemanfaatan fasilitas, seperti penyewaan ruangan untuk acara, pengembangan pusat kebugaran, kafe, hingga minimarket. BKOM diharapkan dapat menjadi tempat layanan terpadu, di mana peserta pelatihan bisa mendapatkan semua kebutuhan di satu tempat.
Selanjutnya, Ketua UPTD BKOM dan Pelkes Sumbar, Efando Ekardo, menjelaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari proses panjang sejak 2022. Awalnya, pengajuan status BLUD belum disetujui, namun setelah melalui berbagai tahapan penilaian dan validasi, akhirnya pada akhir 2023, BKOM dinyatakan layak.
