kabarin.co, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengkritisi program Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Kritik itu diiutarakan dalam laporan hasil reses kedua Tahun Anggaran 2016 yang disampaikan langsung dihadapan Ahok, sapaan Basuki.
Laporan hasil reses yang didapat langsung dari masyarakat itu berisi berbagai kritik, mulai dari penyalahgunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP), penyediaan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA), Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) hingga kebijakan terkait RT/RW.
“Masalah yang krusial menurut kami adalah KJP di toko yang menerima pembelian dengan KJP tetapi yang terjadi adalah KJP ditukar dengan uang tunai,” kata Anggota Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman, di Gedung DPRD, Jumat (22/7).
Di toko tersebut, pemegang KJP menukar kartunya menjadi uang tunai dengan selisih tiga sampai sepuluh persen hal ini terjadi di Pasar Cengkareng, Pasar Palmerah, dan Mall Cityloft.
DPRD meminta Pemprov Jakarta untuk memperbaiki penggunaan KJP dengan mengembalikan bantuan untuk siswa, langsung ke sekolah-sekolah dengan pengawasan yang ketat dan menyediakan mesin Electronic Data Capture (EDC) di setiap sekolah.
