Hal ini dianggap penting lantaran anggaran yang dialokasikan untuk KJP dalam APBD 2016 mencapai Rp2,3 triliun.
DPRD juga menilai penyediaan RPTRA yang diperuntukkan untuk setiap kelurahan belum tersedia dengan lengkap. DPRD meminta Pemprov untuk segera menyediakan RPTRA karena sangat dibutuhkan oleh warga.
Terkait program PPMK, DPRD meminta agar program itu tetap dilanjutkan lantaran tidak terakomodir pada program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta. PPMK dinilai membantu masyarakat.
Baca juga: Ketua RW yang Dipecat Ahok Sebut Menolak Qlue Bukan Karena Uang
Kritik juga menyasar penggunaan aplikasi Qlue. Para ketua RT dan RW, menurut Taufiqurrahman, meminta Ahok untuk meninjau kembali keputusan terkait aplikasi Qlue karena menimbulkan kegelisahan antar warga.
Ahok menerapkan peraturan gubernur yang mewajibkan ketua RT/RW melaporkan kondisi lingkungan maupun kegiatan melalui aplikasi Qlue tiga kali sehari. Untuk setiap laporan, ketua RT/RW akan dibayar Rp10 ribu.
Baca juga: Ahok Anggap Cuma Soal Uang, Mengurus RT RW Lebih ke Pengabdian
