“Selain pengetahuan dan kemampuan yang bersifat khusus, aparat penegak hukum juga perlu memperdalam pengetahuan teknis penanganan perkara tindak pidana korupsi,” kata Agus Rahardjo saat membuka pelatihan di Pontianak, Senin (5/3).
Pembukaan dihadiri Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kiagus Ahmad Badaruddin; Direktur Pembinaan Penyidikan POM TNI, Kolonel Bambang Sumarsono; Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Adi Toegarisman; Anggota VII BPK, Eddy Mulyadi Soepardi dan Deputi Investigasi BPKP, Iswan Elmi.
Diantara materi yang disampaikan adalah tentang potensi tindak pidana korupsi pada sektor pertambangan, sektor perdagangan internasional dan sektor kehutanan serta perkebunan; filosofi keuangan negara hingga peran koordinasi dan supervisi KPK dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
“Kami berharap pelatihan seperti ini bisa meningkatkan kolaborasi pemberantasan tindak pidana korupsi di antara penegak hukum,” kata Agus.
Sejak 2012 KPK secara bertahap telah melaksanakan pelatihan bersama tingkat teknis di 22 provinsi dengan total jumlah peserta 3.617 peserta.
