kabarin.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tingkat korupsi di Bengkulu sudah mengkhawatirkan. Juru bicara KPK Febridiansyah mengatakannya saat menggelar konferensi pers operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud berasma istri muda dan keponakannya serta seorang kontraktor, Rabu (16/5) malam.
Febri mengatakan kasus OTT di Bengkulu terjadi untuk kesekian kalinya. Para pejabat di sana seperti rutin menjadi langganan KPK. Penyelenggara negara mulai dari pegawai pejabat pemprov hingga penegak hukum kerap menjadi tahanan KPK yang tampaknya tak membuat kapok pejabat korup.
KPK Prihatin Korupsi di Bengkulu Sudah Termasuk Mengkhawatirkan
Juni tahun lalu KPK menangkap Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya Lily Martiani Maddari akibat menerima uang suap Rp 1 miliar dari kontraktor untuk pekerjaan proyek jalan.
Di bulan yang sama Kepala Seksi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Parlin Purba, pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII Provinsi Bengkulu, Amin Anwari, dan Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjudo Murni Suhardi juga terkena OTT.
“Kita selalu menghimbau kepala daerah jangan terkena OTT lagi, tapi kenyataannya begini,” kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/5) malam.
“Keprihatinan kita bertambah karena lagi-lagi peran keluarga mendukung korupsi dalam menerima uang seperti lewat istri, anak dan keponakan.”
Penyidik menduga Sang Bupati Dirwan menerima Rp 98 juta sebagai bagian dari 15 persen komitmen fee yang disepakati.
Jumlah itu dianggap setoran kepada bupati atas lima proyek penunjukan langsung pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan yang dijanjikan di Pemkab Bengkulu senilai Rp 750 juta dari komitmen fee Rp 112,5 juta. Uang itu diberikan tersangka pengusaha kontraktor yang menjadi mitra dan mengerjakan proyek sejak 2017.
Wakil ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan segera membentuk tim khusus untuk mengawal korupsi di Provinsi Bengkulu. Menurut dia selama ini KPK sudah melakukan pencegahan termasuk sosialisasi kepada istri kepala daerah se-Indonesia.
“Dari sini kita ketahui bahwa korupsi itu juga kembali kepada di pelaku. Apakah dia korup atau tidak, yang bersangkutan memutuskan apakah dia punya integritas dan moral,” kata Basaria. (arn)
Baca Juga:
KPK Periksa Gamawan Fauzi Terkait Kasus Korupsi Proyek IPDN
KPK Tetapkan Bupati Bandung Barat Tersangka Suap
