kabarin.co – Keluarga besar Relawan Jokowi lintas kelompok menyatakan sikap bersama untuk menanggapi tuntutan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Gabungan relawan ini mempertanyakan langkah yang diambil Partai Perindo terkait gugatan masa jabatan presiden dan wapres di MK.
Selain pada Perindo, Relawan Jokowi menilai langkah Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai pihak terkait dalam gugatan UU Pemilu dinilai kurang elok sebagai negarawan. Koordinator Relawan Golkar Jokowi (Gojo) Rizal Malarangeng menyebut pembatasan kekuasaan sebagai salah satu pilar Demokrasi dan tiang Reformasi.
Tak Ingin JK Cawapres, Relawan Jokowi Ingatkan Prinsip Pembatasan Kekuasaan
“Kalau pembatasan kekuasaan kita otak-atik demi kepentingan satu atau dua kelompok, maka kita membuka kotak Pandora yang berbahaya,” kata Rizal dalam konferensi pers di DPD Golkar DKI, Jakarta, Selasa (24/7).
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Seknas Jokowi, Muhamad Yamin mengingatkan kekuasaan tak terbatas yang berulang-ulang seperti Orde Baru cenderung melahirkan otoritarianisme dan kesewenang-wenangan.
