Kenapa aparatur terutama para pemangku kebijakan untuk hati-hati dan terus diingatkan, karena menurut Tjahjo dari sisi sistem sudah baik. Artinya, masalah yang terjadi penyebabnya adalah mental individu masing-masing. Bukan regulasi. Bukan pula salah sistem.
“Kalau sampai kena OTT ya wong sistemnya udah bagus kok. Kami kembalikan ke yang bersangkutan, tetap kami selalu mengingatkan waspada khususnya perencanaan anggaran dengan DPRD, pusat, antara bawahan dan atasan. Harus transparan dan terbuka,” ujarnya.
Saat ditanya, apakah penyebab banyaknya aparatur atau kepala daerah kena kasus karena gaji yang kecil, Tjahjo menjawab, gaji kepala daerah misalnya memang kecil. Tapi itu bukan alasan kemudian berbuat culas. Pemerintah sendiri sebenarnya terus berupaya memperbaiki penghasilan kepala daerah. Ia contohkan, tunjangan bagi kepala daerah yang terus ditingkatkan.
“Kalau kita mau jujur dengan gaji 6-8 juta seorang walikota dan wakil kan enggak cukup ya. Tapi terus coba kita perbaiki lewat dana tunjangan dan sebagainya,” ujarnya. (arn)
