“Melakukan gerakan diam seribu bahasa dan tidak perlu melakukan kritik-kritik apapun terhadap pemerintahan yang tidak konstitusional karena dihasilkan dari pilpres yang tidak legitimate,” sebut Arief.
Arief mengajak masyarakat memboikot pemerintahan hasil Pilpres 2019. Tak hanya itu, dia berbicara soal pembentukan susunan DPR yang menurutnya tidak diperlukan mengingat hasil pilpres tahun ini.
“Kita lakukan gerakan boikot pemerintahan hasil Pilpres 2019 seperti yang pernah diajarkan oleh Ibu Megawati ketika melawan rezim Soeharto yang mirip dengan rezim saat ini. Dengan kita menolak bayar pajak dan tidak mengakui pemerintahan yang dihasilkan oleh Pilpres 2019 dan anggota DPR RI Gerindra dan parpol koalisi tidak perlu ikut membentuk DPR RI 2019-2024 adalah jalan untuk tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019,” beber dia.
“Yang pasti, negara luar juga tidak akan mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019 nantinya. Ini penting agar sistem demokrasi yang jujur, bersih, dan adil bisa kita pertahankan,” imbuh Arief. (epr/tem)
