Salah satu undang-undang di Thailand melarang pencemaran nama baik raja. Pelanggar aturan itu diancam hukuman hingga 15 tahun penjara. UU itu juga sering kali dijadikan sebagai dasar oleh pemerintah untuk meminta pemblokiran atau penghapusan konten-konten gerakan politik di platform media sosial tersebut.
(iNews)
Jakarta, Kabarin.co – PT Pegadaian didukung oleh Kementerian BUMN semakin mantap untuk menjalankan Kegiatan Usaha…
Baca Juga : Instagram, WhatsApp dan Facebook Bakal…
Sebelumnya pada penghujung tahun 2024, Pegadaian resmi menjadi pelopor dan perusahaan pertama di Indonesia yang…
Proses ini diharapkan selesai bersamaan dengan penyelesaian seleksi PPPK Tahap 2. Dengan demikian, penataan tenaga…
Jakarta, – Pendaftaran program KIP Kuliah tahun 2025 resmi dibuka pada Senin, (3/2/2025). Informasi ini…
Pastikan rekening tersebut dapat digunakan untuk menerima transfer dana tanpa kendala. Manfaat PIP 2025 Program…
