BLT tersebut akan dibayar Rp 300 ribu oleh Kementerian Sosial sebanyak dua kali, melalui berbagai saluran Kantor Pos Indonesia.
Kedua, bantuan subisidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan, sebesar Rp 600 ribu yang dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp 9,6 triliun.
Dulu dikritik Megawati dan PDIP
Program BLT sendiri mulai populer sejak era pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kala itu, BLT pun diberikan saat pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM.
Program BLT di era SBY ini pun menuai kritik keras dari kalangan oposisi, terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dimotori Megawati Soekarno Putri.
Menurut SBY, BLT adalah salah satu opsi untuk mengurangi beban rakyat karena kenaikan harga BBM. Kata dia, BLT bermanfaat untuk rakyat miskin dan semi miskin. Utamanya jika pemerintah jadi menaikkan harga BBM.
Tak cuma mengkritik program BLT, pemerintah SBY juga dikritik habis-habisan saat menaikkan harga BBM. Suhu politik pun sempat memanas kala itu, di mana terjadi serentetan demonstrasi besar di sejumlah daerah menolak kenaikan harga BBM.
