“Sebisa mungkin ditahan dulu, jangan ada PHK. Kita cari bersama solusinya,” kata Menko PMK.
Namun demikian, jika PHK tidak dapat dihindari, Menko PMK meminta para pekerja yang di-PHK dapat ditangani dengan baik melalui Jamsostek.
Sebab, saat ini Jamsostek memiliki Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
“Ini harus betul dilaksanakan secara cepat dan tepat. Jangan sampai yg di-PHK terpuruk dan ikut menambah jumlah kemiskinan di daerah,” jelas dia.
Adapun saat ini angka kemiskinan di Jawa Barat masih cukup tinggi, yakni 9,4 persen. Sebagai kementerian yang membawahi BPJS Jamsostek, Kemenko PMK akan terus memastikan bahwa jaminan ini akan berjalan dengan baik.
Muhadjir berharap, semua pihak dapat memiliki komitmen seperti yang diarahkan presiden agar waspada menyikapi ekonomi tahun 2023.
“Saya mohon kerja sama semua perusahaan untuk mengantisipasi kondisi 2023. Kalau nanti harus ada PHK, jangan sampai nanti tidak terhubung dengan JKP,” tutur dia.
Sebagai informasi, menurut laporan dari sejumlah asosiasi, beberapa perusahaan yang bergerak di industri padat karya seperti tekstil mengalami kinerja yang melambat.
