Remunerasi bukan bertujuan untuk gegayaan dan bermewah-mewah di depan publik ketika perekonomian nasional sedang tidak baik-baik saja sepenuhnya. Pajak kendaraan bermotor memang pajak daerah, bukan pajak nasional yang jadi ranah tugas bapak Mario di DJP Kementerian Keuangan. DJP Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas perpajakan yang masuk kategori pajak nasional, seperti pajak penghasilan (PPh) serta pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM).
Namun, apa mau dikata, DJP tetap di bawah Kementerian Keuangan yang adalah kantor bendahara negara. Setiap sen uang untuk negara ini, meski masuk sebagai pajak daerah atau bahkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan bea cukai akan bermakna penting bagi Kementerian Keuangan.
Tentu, integritas dan keteladanan para ASN di jajaran Kementerian Keuangan, termasuk DJP, semestinya adalah senjata pertama dan utama untuk kementerian ini bisa mengoptimalkan penerimaan negara. Sudah berat menolak upaya wajib pajak nakal yang berusaha mangkir dan atau mengakali tagihan pajaknya, masih pula muka Kementerian Keuangan serasa dicabik-cabik oleh buntut panjang kasus penganiayaan yang dilakukan Mario. Murka Sri Mulyani pada akhirnya lebih mengerucut pada sosok bapak Mario, Rafael. Mobil Jeep Rubicon yang dipakai Mario membuka kotak pandora. Jumlah harta Rafael yang setara kekayaan menteri pun belum mencakup mobil itu.
